Analysis of Factors Affecting the Availability of Medication at UPT Puskesmas for BPJS Patients
DOI:
https://doi.org/10.35451/mm8cg981Keywords:
Medicine Availability, BPJS, Puskesmas, Drug Procurement, Pharmacy ManagementAbstract
Background: The availability of medicines at UPT Puskesmas Silalahi for BPJS patients is influenced by drug procurement, pharmacy management, and BPJS policies. Although the BPJS e-catalogue system aims to improve efficiency, the mismatch between supply and patient needs remains a major issue, affecting the quality of healthcare services at the Puskesmas. Research Objective: This study aims to analyze the factors affecting the availability of medicines at Puskesmas Silalahi and to find solutions to improve the existing drug procurement system. Research Method: This research uses a descriptive qualitative approach with interviews, observations, and documentation. The research informants consist of Puskesmas management, BPJS officers, and the head of pharmacy. Research Results: The results indicate that drug procurement at Puskesmas Silalahi is hindered by delayed BPJS payments, discrepancies between the e-catalogue medicines and actual needs, and limited budgets. These factors affect the smooth delivery of healthcare services and the availability of medicines. Conclusion: More efficient drug procurement management, increased budgets, and better coordination between BPJS and drug suppliers are necessary to ensure timely availability of medicines for BPJS patients at Puskesmas Silalahi.
Downloads
References
[1] Oktaviani, E. (2015). Ketersediaan Obat dan Pengadaan Obat dalam Sistem BPJS Kesehatan di Indonesia. Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia, 23(2), 124-133.
[2]. Mellen, P., & Pujirahardjo, T. (2013). Stock-out dan Kendala Pengadaan Obat pada Sistem BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Jurnal Manajemen Kesehatan, 12(3), 150-158.
[3]. Hadiani, I. (2011). Penerapan Analisis ABC dan ROP dalam Pengelolaan Persediaan Obat di Rumah Sakit. Jurnal Administrasi Kesehatan, 18(4), 120-130.
[4]. Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI). (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
[5]. Pudjaningsih, A., & Budiono, E. (2016). Pengaruh Anggaran terhadap Ketersediaan Obat di Fasilitas Kesehatan: Studi Kasus di Rumah Sakit dan Puskesmas. Jurnal Ekonomi Kesehatan, 10(1), 56-65.
[6]. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Pedoman Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
[7]. San, H., Batara, S., & Alwi, A. (2020). Analisis Pengelolaan Obat di Rumah Sakit untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Kesehatan. Jurnal Manajemen Farmasi, 14(2), 82-90.
[8]. Nurtantijo, L. (2014). Kebijakan BPJS Kesehatan dan Pengaruhnya Terhadap Ketersediaan Obat di Fasilitas Kesehatan. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 17(3), 121-130.
[9]. Satibi, R. (2014). Perencanaan dan Pengadaan Obat yang Efektif untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan. Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia, 17(1), 47-55.
[10]. Anonim. (2016). Perencanaan Kebutuhan Obat di Rumah Sakit dan Puskesmas: Proses dan Strategi Efektif. Jurnal Administrasi Kesehatan, 23(2), 98-107.
[11]. Verawati, S. (2010). Pengelolaan Obat yang Efisien: Mengurangi Pemborosan dan Kekosongan Stok Obat di Rumah Sakit. Jurnal Manajemen Farmasi, 10(4), 50-58.
[12] Hadiani, I. (2011). Analisis ABC dan Reorder Point (ROP) dalam Pengelolaan Obat di Rumah Sakit. Jurnal Pengelolaan Kesehatan, 12(3), 63-70.
[13] Dixit, S., Routroy, S., & Kumar, S. (2020). Manajemen Farmasi dalam Penyediaan Obat yang Tepat. Journal of Health System Management, 18(2), 15-23.
[14]. San, H., Batara, S., & Alwi, A. (2020). Analisis Pengelolaan Obat di Rumah Sakit untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Kesehatan. Jurnal Manajemen Farmasi, 14(2), 82-90.
[15]. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). (2019). Pedoman Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
[16]. Babar, Z. U. D. (2017). Kebijakan Harga Obat dan Tantangan bagi Industri Farmasi dalam Sistem BPJS Kesehatan. Jurnal Kebijakan Kesehatan, 5(3), 230-240.
[17]. Nurtantijo, L. (2014). Pengaruh Pembatasan Jenis Obat yang Dibiayai oleh BPJS terhadap Ketersediaan Obat di Rumah Sakit. Jurnal Manajemen Kesehatan, 9(4), 182-191.
[18] Wahyuni, N. (2021). Evaluasi Pengelolaan Obat di Puskesmas untuk Meningkatkan Ketersediaan Obat bagi Pasien BPJS. Jurnal Administrasi Kesehatan, 19(1), 89-96.
[19] Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI). (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan. Jakarta:
[20] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 72 Tahun 2016 tentang Pengadaan Obat dan Pengelolaan E-Catalogue BPJS. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Mona Andriana Saragih, Felix Kasim, Rahmad Ramadhan Ritonga
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright in each article is the property of the Author.
